Sorotan itu disampaikan salah satu anggota DPRK Pidie Jaya, Boyhaki, dalam rapat dengar pendapat Fraksi bersama anggota parlemen lainnya.
Berdasarkan laporan, pembayaran jasa medis tenaga kesehatan di RSUD Pidie Jaya baru pada bulan Januari 2024 lalu, sementara sejak Februari hingga memasuki akhir Agustus 2024 ini, jasa medis mereka belum dibayar.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD setempat, Dr. Fajriman, Sp.S.M.Si pada awak media SiberAceh.com mengatakan, masukan dan saran Wakil Rakyat tersebut sangat bagus dan menjadi masukan bagi pihaknya. Akan tetapi dirinya juga berharap, para Wakil Rakyat ini juga memberikan support honorium tenaga bakti di RSUD setempat, yang jumlahnya sudah mencapai 1000 orang, sebagai pendapatan tambahan selain Jasa medis (Jasmed).
"Terima kasih kepada teman - teman DPRK atas saran dan masukannya. Terkait pembayaran jasa medis kita berpedoman pada Peraturan Bupati. Sementara adanya penundaan pembayaran, disesuaikan dengan kondisi anggaran. Yang jelas kita berusaha membayarkan Jasmed rutin pada setiap bulannya,” ucap Direktur RSUD Pidie Jaya.
Fajriman juga menambahkan, dirinya berharap bantuan dari anggota DPRK Pidie Jaya untuk mencari solusi, mengingat semakin banyaknya peminat Tenaga Bakti dan Sarjana Non Kesehatan ingin masuk ke RSUD, serta yang ingin pindah dari puskesmas ke RSUD Pidie Jaya, pungkasnya. (Herry)