Sorotan tersebut disampaikan Saiful Anwar, Ketua Fraksi Partai Aceh, usai mengikuti penutupan sidang paripurna di DPRK setempat, Selasa 13 Juni 2023 kemarin.
Untuk itu Saiful Anwar meminta Bupati, mengintruksikan BKPSDM yang berkinerja professional, objektif, berintegritas dan tidak diskriminatif dalam menjalankan fungsi pelayanan, sehingga tujuan reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan baik.
"Selama ini saya menilai, BKPSDM Pidie Jaya dalam menjalankan tugasnya sangat lamban. Bahkan menurut saya kurang professional, sehingga perlu di benahi, agar tercipta birokrasi pemerintahan yang baik, berintegritas, bebas dan bersih dari KKN,” tegas Saiful.
Saiful Anwar juga menyebutkan, lambannya BKPSDM Pidie Jaya dalam menjalankan fungsinya, salah satunya dalam membuat Surat Keputusan (SK) bagi pegawai Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, sebutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada DPRK setempat, yang selalu mendukung dan memberikan masukan serta saran.
Bahkan dalam kesempatan itu, Wabup juga meminta maaf, karena selama dalam menjalankan roda pemerintahan masih terdapat kekurangan dan kelemahan disana sini. Untuk itu dirinya meminta wakil rakyat untuk terus mengawasi serta memberikan masukan dan saran, guna perbaikan di masa-masa mendatang.
Untuk mewujudkan Pidie Jaya yang bermartabat, taat hukum dan memiliki kepastian hukum, tentu kami sangat berterima kasih atas masukan dan saran dari para anggota DPRK Pidie Jaya,” sebut Said Mulyadi.
Terkait sorotan tersebut, Helmi, Kabid pada BKPSDM Pidie Jaya,saat dikonfirmasi via selulernya berdalih sedang berada diluar daerah. Namun dirinya berjanji hari ini Rabu 14 Juni 2023, sekira pukul 11.00 WIB, awak media ini akan dihubungi. Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, sama sekali tidak ada kabar dan terkesan menghindari permintaan konfirmasi terkait sorotan Ketua Fraksi PA terhadap kinerja BKPSDM setempat. (Herry)