Hal itu disampaikan politisi partai PNA, Nazaruddin Ismail, di Gedung DPRK Pidie Jaya, usai pembukaan rapat paripurna masa sidang lll tahun 2022, tentang kebijakan umum Anggaran (KUA - PPAS), Rabu 31 Agustus 2022.
Menurut Nazaruddin atau lebih dikenal dengan sebutan Ustad Am, penerimaan Fee yang mencapai puluhan milyar tersebut dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu, diawal terjadinya aktifitas pengeboran minyak oleh perusahaan migas.
"Ya itu dilakukan di Jakarta, oleh sebab itu saya meminta Ketua DPRK segera membuat Pansus, agar hal ini bisa terungkap dan siapa dalang serta oknum mana yang menerima fee tersebut," tegasnya, seraya menambahkan, kepada masyarakat juga perlu disampaikan, apa kontribusi yang diperoleh Kabupaten Pidie Jaya dari Pengeboran itu.
Anehnya, penyampaian anggota dari Fraksi Jenaka tersebut kurang mendapat respon dari Ketua dan Wakil Ketua DPRK, terbukti Wakil Ketua Satu, Hasan Basri, langsung mengalihkan isu tersebut ke hal yang tidak ada kaitannya, seperti mengucapkan terima kasih kepada yang hadir dan melontarkan isu PAW anggotanya.